{"id":4951,"date":"2024-07-31T23:38:35","date_gmt":"2024-07-31T15:38:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ketik24.com\/?p=4951"},"modified":"2024-08-01T11:01:29","modified_gmt":"2024-08-01T03:01:29","slug":"pengelolaan-keuangan-manado-terburuk-se-indonesia-karena-tidak-transparansi-dan-kesesuaian-dokumen-perencanaan-dan-penganggaran-rendah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ketik24.com\/?p=4951","title":{"rendered":"Pengelolaan Keuangan Manado Terburuk se-Indonesia karena Tidak Transparansi dan Kurang Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran"},"content":{"rendered":"\n

MANADO, KETIK24.Com<\/strong> – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui Surat Keputusan Nomor 900.1.15.3-387 Tahun 2023 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 15 Desember 2023 dan ditandatangani Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo, menetapkan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) kota Manado tahun 2022 <\/a>dibawah kepemimpinan Wali Kota – Wakil Wali Kota Manado Andrei Angouw – Richard Sualang (AA-RS) terburuk secara Nasional.<\/p>\n\n\n\n

Kota Manado berada di urutan 22 dari 22 Kota di Indonesia dengan Kemampuan Keuangan Daerah \u201cSedang\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Kota Manado memperoleh nilai C, dengan nilai Indeks Total 55,982, dan pengelolaan keuangan daerahnya dinyatakan dalam peringkat Sangat Perlu Perbaikan.<\/p>\n\n\n\n

Penetapan predikat Terburuk secara Nasional ini sesuai dengan pasal 21 Permendagri nomor 19 tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.<\/p>\n\n\n\n

Hasil ini menunjukkan kepiawaian AA-RS dalam pengelolaan keuangan daerah kota Manado dipertanyakan.<\/p>\n\n\n\n

Sesuai pasal 6 Permendagri nomor 19 tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, ada 6 (enam) dimensi pengukuran IPKD, yaitu ;
1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD;
3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah;
4. Penyerapan anggaran;
5. Kondisi keuangan daerah; dan
6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.<\/p>\n\n\n\n

Dari 6 (enam) dimensi tersebut, Manado memperoleh nilai sangat minim pada Dimensi 1, yaitu ; Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran dan Dimensi 3 yaitu ; Transparansi pengelolaan keuangan daerah.Pada penilaian Dimensi 1, kota Manado hanya memperoleh nilai 9,724, jauh dibawah nilai kota lainnya di Sulawesi, yaitu kota Palu nilai 11,371 dan kota Kendari nilai 11,295.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Nilai Kota Manado hanya terpaut sedikit diatas Kota Kotamobagu yang memperoleh nilai 8,76, yaitu 0,964.<\/p>\n\n\n\n

Bobot yang diberikan untuk Dimensi 1 ini adalah 15, dan kota Manado hanya memperoleh nilai 9,724.<\/p>\n\n\n\n

Selanjutnya, nilai terendah diperoleh kota Manado pada Dimensi 3, yaitu ; Transparansi pengelolaan keuangan daerah, dengan nilai 0,517.<\/p>\n\n\n\n

Minimnya penilaian Dimensi 3 ini menjadi penyumbang terbesar sehingga Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado tahun 2022 ditetapkan terburuk secara Nasional.<\/p>\n\n\n\n

Bobot yang diberikan untuk Dimensi 1 ini adalah 15, dan kota Manado hanya memperoleh nilai 0,517.<\/p>\n\n\n\n

Peringkat kota Manado ini malah jauh di bawah Kabupaten yang di Sulut tergolong masih berusia muda, yaitu ; Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dan Minahasa Tenggara (Mitra) yang mendapat nilai B.<\/p>\n\n\n\n

Prestasi IPKD kota Manado ini malah sama dengan Kabupaten Talaud dan Minahasa Utara yang sama-sama mendapat nilai C.<\/p>\n\n\n\n

Mengacu pada pasal 7 Permendagri nomor 19 tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Indikator penilaian Dimensi 1 (Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran) mencakup ;
a. kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD;
b. kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS;
c. kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD;
d. kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS; dan
e. kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD.<\/p>\n\n\n\n

Kembali mengacu pada pasal 9 ayat 1 Permendagri nomor 19 tahun 2020, Indikator penilaian Dimensi 3 (Transparansi pengelolaan keuangan daerah) mencakup ;
a. Ketepatan waktu dan
b. Keteraksesan.<\/p>\n\n\n\n

Selanjutnya, pada ayat 2 menyebutkan Ketepatan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengukuran terhadap penyajian dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah secara tepat waktu dengan memperhatikan masa penyajian informasi dokumen paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/p>\n\n\n\n

Selanjutnya pada pasal 3 menyebutkan ; Keteraksesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengukuran terhadap penyajian dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dapat diakses atau diunduh secara umum dan terbuka untuk publik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sekurang-kurangnya selama dua tahun anggaran.Dari Lampiran Permendagri nomor 19 tahun 2020, Pengukuran Ketepatan waktu dan Keteraksesan tersebut dilakukan terhadap beberapa dokumen, yaitu ;
1. Informasi Ringkasan RKPD
2. Informasi Kebijakan Umum Anggaran
3. Informasi Ringkadan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran
4. Informasi Ringkasan Dokumen RKA SKPD
5. Informasi Ringkasan Dokumem RKA PPKD
6. Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang  APBD
7. Informasi Peraturan Daerah tentang APBD
8. Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
9. Informasi Ringkasan DPA SKPD
10. Informasi DPA PPKD
11. Informasi Realisasi Pendapatan Daerah
12. Informasi Realisasi Belanja Daerah
13. Informasi Realisasi Pembiayaan Daerah
14. Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD
15. Informasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBF
16. Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
17. Informasi Ringkasan RKA Perubahan
18. Informasi Rencana Umum Pengadaan
19. Informasi SK Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
20. Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akutansi
21. Informasi Laporan Arus Kas
22. Informasi Laporan Realisasi Anggaran seluruh SKPD
23. Informasi Laporan Realisasi Anggaran PPKD
24. Informasi Neraca
25. Informasi CaLK Pemerintah Daerah
26. Informasi Laporan Keuangan BUMD\/Perusahan Daerah
27. Informasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah
28. Informasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
29. Informasi Opini BPK.<\/p>\n\n\n\n

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Dr. Peter Karl Bart Assa, S.T., M.Sc., Ph.D<\/a> menampik bahwa rendahnya nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tidak berarti lemahnya Pengelolaan Keuangan Daerah secara substansial.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

“Karena banyak alat untuk menilai tentang pengelolaan keuangan daerah. Antara lain ada MCP KPK.   Tujuan penilaian IPKD adalah untuk menilai kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu,” tulis Assa dalam klarifikasinya melalui pesan whatsApp ke Ketik24, Rabu (24\/7\/2024) malam.<\/p>\n\n\n\n

Menilik Pasal 2 Permendagri nomor 19 tahun 2020, Peraturan Mendagri ini dikeluarkan bertujuan untuk ;
a. mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu;
b. memacu dan memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten\/kota dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
c. meningkatkan kinerja melakukan publikasi atas hasil pengukuran IPKD bagi Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota;
d. memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki IPKD yang berpredikat terbaik secara nasional; dan
e. meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam mewujudkan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n

Jadi menurut Assa, penilaian IPKD sifatnya hanya penilaian kelengkapan data atau dokumen administratif yang harus diinput ke dalam sistem informasi IPKD melalui website Kemendagri.<\/p>\n\n\n\n

Menurut Kepala BAKD kota Manado lulusan Ph.D Jepang ini lagi, Permendagri ini tergolong baru karena terbit tahun 2020.<\/p>\n\n\n\n

“Inipun masih tergolong hal baru karena Permendagrinya terbit tahun 2020. Selanjutnya, dokumen – dokumen yang harus diinput ke dalam sistem melibatkan peran seluruh SKPD di mana tim penyusun kelengkapan dokumen terdiri dari SKPD Inspektorat, Bapelitbang, BKAD dan Kominfo,” jelas Assa.<\/p>\n\n\n\n

Assa pun mengakui, masih rendahnya nilai IPKD kota Manado lebih dikarenakan ada keterlambatan penginputan dokumen, meskipun seluruh dokumen yang wajib diinput ke dalam sistem IPKD sudah lengkap dan memenuhi syarat kualifikasi dokumen.<\/p>\n\n\n\n

Ia pun memastikan, pada penilaian tahun berikutnya, Pemkot Manado akan jauh lebih baik.<\/p>\n\n\n\n

“Ke depan terutama untuk penilaian dokumen IPKD tahun 2023, kami optimis akan jauh lebih baik nilainya dibanding tahun 2022,” pungkas Assa.<\/p>\n\n\n\n

Untuk diketahui, untuk tahun Anggaran 2022, pada tahun 2023 lalu, Manado meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.<\/p>\n\n\n\n