OPINI – Sama seperti di Indonesia, Amerika Serikat Tahun 2024 memasuki Pemilihan Presiden. Hanya saja Pemilihan Presiden kali ini cukup menarik sekalipun di hebohkan dengan berbagai isu kebijakan Internasional, terutama AS menjaga superioritasnya pada tata kelola dunia, yang sekarang memanas karena munculnya kekuatan ekonomi baru dan jenuhnya hubungan tradisional berwajah Neo liberal yang didominasi kekuatan AS dan sekutu Eropa Barat.
Menarik karena ini sangat berbanding terbalik ketika capres patahana, Joe Biden, berusaha mengolah isu dalam negeri dengan menarik kalangan klas pekerja lewat kenaikan upah (lebih dari 30 % disektor industri otomotif) dan memberikan ruang dialog bagi sektor pekerjaan lain untuk mengajukan proposal kenaikan upah. Kenaikan upah pekerja otomotif ini adalah upaya Biden untuk membuktikan bahwa inovasi dari industri mobil listrik yang baru berkembang bisa terjadi dari tranformasi industri otomotif lama dimana para pekerjanya tidak harus kehilangan pekerjaan, bahkan mendapatkan peluang kenaikan upah. Ini berbeda dengan strategi rivalnya, Donald Trump, yang menganggap inovasi mobil listrik domain China, dan tetap menginginkan industri otomotif AS tetap memakai bahan bakar fosil sebagai identitas superioritas lama yang perlu dipertahankan.
Walaupun serikat buruh/pekerja yang dipenuhi tuntutannya oleh Biden, serikat pekerja tersebut belum menyatakan mendukung dirinya dalam pilpres nanti. Tapi bukan soal itu yang ingin dicapai Biden. Biden sadar betul bahwa isu upah buruh menjadi pembeda atas saingannya untuk menarik dukungan yang lebih luas dari klas pekerja lewat isu-isu yang menjawab langsung persoalan mereka. Sebelumnya Biden juga menghapus hutang pinjaman pendidikan yang biasa dipakai mahasiswa dalam menanggulangi biaya pendidikan dengan mensubsidi kredit pinjaman mahasiswa yang gagal bayar.
Di AS, serikat buruh/pekerja terbesar disana menjadi pendukung tradisional Partai Demokrat yang beraliran liberal. Belakangan ini Partai Demokrat cendrung memenangkan calon-calon anggota legislatif maupun Senator dari kelompok-kelompok progresif yang terlibat advokasi Gender, Kesetaraan, lingkungan, aktivis-aktivis yang selama ini memperjuangkan hak-hak kaum yang termarjinalkan melalui NGO/LSM maupun komunitas-komunitas layanan sosial.
Kaum konservatif (Partai Republik) bahkan menyebut Partai Demokrat membawa agenda “sosialisme”, karena begitu menonjolnya aktivis-aktivis tersebut meloloskan agenda advokasi mereka dalam kebijakan Pemerintahan Biden. Bahkan ada beberapa anggota senat Partai Republik bergabung dengan para aktivis dari Partai Demokrat, terutama yang mewakili kelompok minoritas, dalam berbagai isu advokasi yang akan diloloskan atau dimenangkan bersama.
Tak mungkin membandingkan pilpres AS dengan di Indonesia. Tapi satu hal, bahwa Indonesia sedang semangat-semangatnya, walaupun masih kebanyakan di kata-kata belaka, menjadi negara industri maju dan ingin berinovasi dalam industri teknologi tinggi. Transformasi dari negara berkembang dunia ke 3 menuju negara industri maju akan memasifkan tenaga kerja sektor industri tersebut, dan mau tidak mau, pekerja atau buruh industri sebelumnya harus mampu ditransformasi menjadi pekerja dalam inovasi industri baru yang berteknologi tinggi.
Dari apa yang dilakukan Biden menyelamatkan industri otomotif lama berbahan bakar fosil dengan mensyaratkan pemenuhan kesejahteraan buruh dalam transformasi pabrik mobil tersebut menjadi kendaraan listrik, ini menjadi pelajaran bagi kita, kaum buruh, klas pekerja untuk mempunyai calon presiden yang bukan hanya berpihak kepada kepentingan keuntungan investor belaka.
Klas Pekerja harus punya “posisi tawar” dalam menentukan kebijakan Pemerintah, dalam hal ini posisi tawar politik klas pekerja yang jelas dan tegas. Dari perjuangan serikat pekerja/buruh otomotif di AS kita bisa belajar bahwa kekuatan klas pekerja, buruh, adalah dengan menyatukan barisan dan senjatanya adalah PEMOGOKAN. Tapi PEMOGOKAN saja tidak cukup! Massa buruh, klas pekerja, bisa menjadi kekuatan politik yang menentukan kebijakan negara, bahkan bisa merebut kekuasaan negara lewat pemilu untuk memastikan isu-isu kesejahteraan klas pekerja menjadi kebijakan perundang-undangan maupun peraturan-peraturan pemerintah. Dan untuk mencapai itu, klas pekerja harus bersiap dalam satu barisan membangun alat politik klas pekerjanya sendiri, yaitu Partai Buruh, yang secara tegas dan kongkret berbeda/bersebrangan program perjuangan dan tindakannya dihadapan rakyat dengan partai politik klas penindas, kaum Borjuis dan kelompok konservatif.
Frans Eka Dharma Kurniawan
Wakil Ketua I Exco Partai Buruh Provinsi Sulawesi Utara
