KETIK24Com, Manado – Belum seminggu bahan bakar minyak (BBM) naik, dampaknya langsung dirasakan rakyat Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Rakyat mulai menjerit bahkan menilai pemerintah baik kota, kabupaten apalagi provinsi tidak siap sehingga lambat mengantisipasi.
“Salah satu contoh, sampai saat ini belum ada penetapan tarif kendaraan angkutan umum baik di dalam kota dan kabupaten apalagi tarif antar kota dan kabupaten dalam provinsi,” kata Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sulut Rivay Rompas kepada media.
Dia mengaku prihatin dengan kondisi rakyat saat ini. Sebab keputusan pemerintah pusat ini telah memberi dampak yang sangat luas dalam masyarakat. “Saya bisa memahami kenapa para sopir sudah menaikkan tarif”. Karena sejak hari Sabtu (3/9), mereka sudah mengisi bahan bakar dengan harga baru. Tapi, tarif belum ada kenaikan. Disisi lainnya saya juga sangat memahami penderitaan rakyat yang harus membayar ongkos kendaraan dengan tarif yang belum ditetapkan,” ujar mantan Ketua DPD GAMKI Sulut ini.
Dia kemudian menyorot sikap antisipatif Pemprov Sulut yang belum menetapkan tarif angkutan antar kota/kabupaten dalam provinsi. Belum adanya penetapan ini karena tidak ada yang bisa memutuskan.
“Seharusnya semua kepala daerah sudah mengantisipasi sebelum kenaikan BBM ini diputuskan. Tapi sangat disayangkan belum ada tindakan jelas dari para pemangku kepentingan, terlihat jelas koordinasi pemerintah pusat sampai kedaerah tidak berjalan dengan baik” tandas ex. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Unima ini dengan nada sedih.
Kondisi ini diperburuk karena OD gubernur sulut sedang berada diluar negeri implikasinya adalah penundaan penetapan tarif kendaraan umum daerah.
Rompas mengaku, dampak inilah yang telah dipikirkan oleh Partai Demokrat, sehingga dengan tegas menolak kenaikan BBM.
“Ujung-ujungnya semua rakyat yang merasakan dampak, Korban utamanya adalah masyarakat kecil. Dana bantuan yang disiapkan pemerintah hanya beberapa bulan, tapi kenaikan BBM akan terus berlangsung. Bagaimana dengan rakyat yang tidak mendapat bantuan misalnya pegawai swasta atau ASN golongan rendah,” pungkasnya.
Red/*)
