KETIK24Com, Manado – Bank kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara (Sulut), Bank SulutGo terus mensosialisasikan pelaksanaan Bulan Inkluisi Keuangan ke masyarakat.
Kali ini, bersama Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI) perwakilan Sulawesi utara Gorontalo dan Maluku Utara (Sulutgomalut), BSG melakukan sosialisasi dengan awak media di Sulut lewat Media Gathering, dengan tema : Kondisi Terkini Industri Perbankan di Sulawesi Utara dan Gorontalo, yang digelar di Luwansa Hotel Manado, Senin (17/10/2022) siang hingga sore tadi.
Kepala OJK RI perwakilan Sulutgomalut, Winter Marbun, yang hadir sebagai Narasumber bersama Direktur Utama (Dirut) Bank SulutGo Revino Pepah mengatakan OJK terus berkomitmen untuk terus melakukan percepatan perluasan akses atau inklusi keuangan masyarakat guna mendukung prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pembangunan nasional.
“Sejak tahun 2016, OJK menginisiasi bulan Oktober sebagai Bulan Inklusi Keuangan yang diselenggarakan secara terintegrasi, masif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia guna mendorong pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada 2024. Program ini juga dalam dua tahun ini digelar untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah RI sudah menargetkan inkluisi keuangan mencapai 90 persen di tahun 2024,” ujar Winter Marbun yang baru dilantik sebagai Kepala OJK RI perwakilan Sulutgomalut di kantor pusat OJK, Jakarta, Selasa (10/05/2022) lalu.
Bulan Oktober tahun 2022 ini, kata Winter, OJK menggelar Bulan Inkluisi Keuangan (BIK) dengan tema : “Inklusi Keuangan Meningkat, Perekonomian Semakin Kuat”.
“Digelarnya Bulan Inklusi Keuangan ini, sebagai agenda nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan serta mendorong akselerasi penambahan jumlah rekening tabungan,” jelas Winter.
Setiap tahunnya, diharapkan akan semakin memperkuat komitmen dan dukungan dari seluruh stakeholders dalam rangka pemenuhan dan peningkatan akses keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia, kata Winter.
“Perluasan akses keuangan di masyarakat akan membantu memperkuat perekonomian nasional. OJK fokus pada kebijakan perluasan akses keuangan masyarakat ini dengan melakukan berbagai program,” beber Winter.
Pertama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Ini merupakan forum koordinasi antar instansi dan stakeholders terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
Sampai akhir September 2022, telah terbentuk sebanyak 450 TPAKD, dengan 34 TPAKD tingkat provinsi dan 416 TPAKD tingkat kabupaten/kota.
Kedua Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR). Ini adalah program implementasi dari Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung (HIM) dan salah satu bentuk Aksi Pelajar Indonesia Menabung yang sejalan dengan arahan Presiden RI yang mendorong seluruh pelajar untuk memiliki rekening tabungan.
Sampai dengan triwulan II 2022, capaian KEJAR telah mencapai angka 49,6 juta rekening dengan total nilai Rp 27,66 triliun atau sebesar 76,73 persen dari 64,6 juta pelajar di tahun 2021. Adapun target tahun 2022 adalah sebanyak 80 persen pelajar yang memiliki rekening.
Ketiga Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB). Ini merupakan produk yang diinisiasi OJK untuk memperluas akses keuangan bagi segmen pelajar. Sampai dengan triwulan II 2022, telah terdapat 41,98 juta rekening tabungan SimPel dengan total nominal Rp 7,1 triliun.
Selain itu, telah terdapat Perjanjian Kerja Sama dengan 485.961 sekolah dan 404 bank.
Keempat Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda). Program ini merupakan program tabungan bagi kelompok usia 18 sampai dengan 30 tahun dengan dilengkapi fitur asuransi dan produk investasi yang ditawarkan oleh perbankan di Indonesia.
Sampai dengan triwulan II tahun 2022, tercatat sebanyak 96.948 rekening dan nominal sebesar Rp 204,1 miliar.
Pada bulan Agustus 2022, dilakukan penyesuaian terhadap generic model SiMuda menjadi SiMuda Gen 2 dengan memperluas cakupan tujuan dan memberikan relaksasi atas fitur produk SiMuda sebagai produk tabungan berjangka/rencana.
Kelima Kredit atau Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR). Ini merupakan kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Jasa Keuangan formal kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan proses cepat, mudah, dan berbiaya rendah.
Di Sulut, Bulan Inklusi Keuangan 2022 akan digelar Financial Expo (FinEXPO) di Kawasan Megamas, yang berisi beberapa kegiatan, antara lain ; pameran produk/layanan jasa keuangan dan UMKM, business matching, edukasi keuangan serta kampanye program literasi dan inklusi keuangan.
Sebelumnya, Winter, yang pernah menjabat Kepala OJK NTT dan Plh OJK Papua dan Papua Barat, ini sempat membeberkan pertumbuhan Perbankan di Sulut.
Berdasarkan Aset, pertumbuhan Perbankan di Sulut pada Agustus 2022 ada di angka Rp 79.337.132.655.299, atau 11,01 persen dibandingkan Desember 2021 yang hanya di angka Rp 74.154.607.227.540 atau 9,70 persen. Ada kenaikan signifikan sebesar 1,31 persen.
Selanjutnya, Dana Pihak Ketiga (DPK), Agustus 2022 berada di angka Rp 28.025.474.289.248 atau 1,50 persen.
Untuk Kredit, pada Agustus 2022 ada di angka Rp 43.034.880.321.307 atau 6,75 persen. Ada kenaikan dibandingkan Desember 2021 yang hanya di angka Rp 41.492.957.225.528 atau hanya 5,18 persen.
Sementara itu, secara Loan to Deposit Ratio (LDR) pada Agustus 2022 berada di angka 153,56 persen, dimana pada Desember 2021 berada di angka 146,66 persen.
Namun jika berdasarka Non Performing Loan (NPL) pada Agustus 2022 berada di angka 3,42 persen. Ada kenaikan sekitar 0,25 persen bila dibandingkan dengan Desember 2021 yang berada di angka 3,17 persen.
Sementara itu, Dirut Bank SulutGo, Revino Pepah mengatakan, Bank SulutGo tetap komitmen mendukung program pemerintah RI untuk mensosialisasikan Inkluisi Keuangan.
“Komitmen kami, tetap berupaya memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh akses produk-produk perbankan yang ada di Bank SulutGo,” ujar Pepah.
Sebagai Bank daerah, Bank SulutGo kata Pepah, juga tetap memperbaiki fasilitas-fasilitas perbankan agar masyarakat semakin dipermudah memperoleh akses.
