KETIK24Com, MANADO – Dugaan kongkalikong atau “main mata” antara Pemkot Tomohon dengan perusahaan pengadaan alat kesehatan (Alkes) untuk fasilitas Radiologi berupa Computed Tomography Scan (CT Scan) jenis Siemens di RSUD Anugerah Pratama Tomohon.
Ketua LSM Masyarakat Jaring Koruptor Sulut (MJKS), Stenly Towoliu pun meminta Kapolda Sulut untuk memeriksa dan menangkap para pelaku.
Secara tegas Towoliu meminta Kapolda Sulut untuk memeriksa dan menangkap Kepala Dinas Kesehatan Kota Tomohon dr. Jhon Lumopa, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Hanny Malingkas sebagai PPK, salah seorang manajemen Siemens dan Pengusaha Hanny Jost Pajouw.
“Saya menerima foto pertemuan 4 orang yang sudah beredar melalui media sosial (medsos). Pertemuan yang tak lazim antara Kadinkes Tomohon dr Jhon Lumopa, PPK Hanny Malingkas, mantan calon Wali Kota Manado Hanny Jost Pajouw dan manajemen Siemens di sebuah hotel di Jakarta. Jadi, Saya menduga ada pengaturan atau kongkalikong untuk menentukan pemenang pada Pengadaan alkes itu. Ada orang-orang kuat yang ikut pada pertemuan ini. Kami minta Polda Sulut segera memeriksa masalah ini,” ujar Ketua MJKS Stenly Towoliu, Senin (17/7/2023).
Diduga pertemuan ini untuk menggolkan produk Siemens di e-Katalog dengan kurang lebih Rp12,4 Miliar. Sementara pagu yang tersedia hanya Rp8,2 miliar, tambah Towoliu.
“Ada upaya dari Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk menggolkan Siemens tanpa memperhatikan spesifikasi CT Scan merek Siemens ini yang dinilai cocok dengan anggaran,” beber Towoliu.
PPK diduga sudah mengklik produk Siemens tapi kemudian ditemukan harga di atas pagu yakni senilai Rp12,4 miliar. Produk itu memiliki spesifikasi 32 slice, tambah Towoliu lagi.
Informasi yang kami terima, ada merek United 40 slice dan Fuji 40 slice dengan harga sesuai pagu. Selain United dan Fuji, ada juga produk Philips dan General Electrik, tambahnya.
Towoliu berpendapat yang dilakukan KPA dan PPK bisa berimplikasi hukum.
“Sudah ada produk pembanding yang menjadi opsi bagi PPK dan KPA jika Siemens tidak memenuhi kriteria. Beda halnya jika tidak ada opsi pembanding. Mungkin dibuatkan adendum sekalipun spek di bawah. Ini bahaya,” tegas Towoliu.
“MJKS pun akan melaporkan secara resmi ke aparat penegak hukum (APH) Kejakasaan Tinggi ataupun Polda Sulut. Perbuatan melawan hukum sudah sangat jelas. Jika ada intervensi Wali Kota Tomohon, maka dugaan ini semakin seksi untuk dilaporkan,” tegas Towoliu.
Towoliu pun mengendus dugaan gratifikasi yang diterima oleh para petinggi di kota Tomohon.
“Saya mendapat informasi dari sumber, bahwa ada gratifikasi pada pengadaan alkes ini. Karena diduga ada komisi untuk mensukseskan Siemens,” pungkas Towoliu.
Hingga berita ini ditayangkan, upaya konfirmasi ke Kadinkes Tomohon dr Jhon Lumopa masih terus dilakukan.
