KETIK24.Com, SANGIHE – Pemerintah pusat akhirnya memberi respon dan menyetujui usulan Pemerintah Kabupaten Sangihe, agar di Kecamatan Kepulauan Marore yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina, perlu dibangun Gedung Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Border Crossing Satation (BCS).
Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Sangihe, Rinny Tamuntuan, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) antar lembaga Kementrian yang dipimpin langsung Menko Polhukam, Mahfud MD selaku Menkopolhukam, di Jakarta, Selasa (15/8/2023).
Rakor yang membahas pembangunan di wilayah perbatasan itu dihadiri oleh Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, BNPP , Kemendagri, Bapenas , PUPR, ATR BPN serta Kementerian Keuangan.
“Kita patut bersyukur, karena pemerintah pusat telah menyetujui pembangunan gedung PLBN dan BCS di Pulau Marore yang merupakan wilayah perbatasan terdekat dengan negara tetangga Filipina. Selain untuk menjaga kedaulatan negara, program bapak Presiden Jokowi Dodo, yaitu membangun dari daerah pinggiran sudah terpenuhi di Kabupaten Sangihe,” ujar Pj Bupati Rinny Tamuntuan.
Ia menambahkan, Pulau Marore sebagai wilayah perbatasan terdekat dengan negara tetangga Filipina merupakan representasi NKRI, sehingga patut adanya pembangunan yang representatif.
