KETIK24.Com, SANGIHE – Sikap abai sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Sangihe yang terkesan enggan menjalankan instruksi Pimpinan daerah, dinilai sebagai upaya untuk menggagalkan program pemerintah daerah yang saat ini dipimpin Rinny Tamuntuan sebagai Penjabat (Pj) Bupati.
Hal ini tergambar ketika Pj Bupati Rinny Tamuntuan, menegur salah seorang Kepala Dinas yang memberi alasan bahwa belum terealisasinya anggaran di instansi yang dipimpinya, karena adanya sejumlah paket proyek yang belum ditenderkan.
Mendengar alasan tersebut, Tamuntuan langsung bereaksi keras dan balik bertanya, kepada Kadis Pendidikan Jolly Mandak, kenapa hal itu bisa terjadi?
“Kenapa hal tersebut tidak dikoordinasikan dengan instansi teknis dan bagian perencanaan, sehingga semua paket proyek bisa ditenderkan. Sedangkan bulan September ini, merupakan batas akhir untuk laporan ke pusat,” beber Tamuntuan, pada saat Rapat Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA), yang digelar di Ruang Serba guna Rumah Jabatan Bupati, Selasa (19/9/2023).
Insikasi lain untuk menggagalkan kepemimpinan Pj Bupati Tamuntuan, adalah sikap tak patuh sejumlah pimpinan OPD terhadap instruksi Pj Bupati, yang jauh sebelumnya telah menyampaikan kepada seluruh pimpinan OPD pengelola anggaran proyek tahun 2023, agar segera dituntaskan, namun kenyataannya target realisasi anggaran yang mestinya sudah selesai justeru jalan di tempat.
Ironisnya lagi, dalam rapat evaluasi tersebut, dari sejumlah OPD yang target realisasi anggarannya belum tercapai, terdapat tiga OPD yang mendapat rapor merah, karena capaian realisasi anggaranya masih dibawah 10 persen.
Pj Bupati kemudian meminta kepada seluruh pimpinan OPD untuk segera menyelesaikannya dengan semaksimal mungkin dalam sisa waktu yang ada.
