KETIK24Com, RATAHAN – Segerombolan aparat Kepolisian dari Polda Sulut mempertontonkan aksi barbar dan terbilang biadab dilokasi tambang emas ilegal di Ratatotok, Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara.
Aksi biadab ini memakan korban. Puluhan warga Ratatotok yang sedang tidur dilahan milik Elisabeth Laluyan ditembaki oleh segerombolan oknum polisi bayaran pada waktu subuh dini hari.
Sumber resmi dari TKP mengatakan, pada Senin (13/5/2024) tepatnya pukul 12.00 WITA malam, segerombolan polisi bersenjata lengkap mirip KKB di Papua datang menyerang penjaga tanah Elisabeth Laluyan di lokasi Tanah Pasolo Desa Ratatotok 1 Kecamatan Ratatotok.
Tanah sah milik Elisabeth Laluyan ini berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 24/AJB/RTTK/III/2010 yang juda sudah mendapat putusan hukum tetap.
“Penyerangan terjadi disaat para penjaga tanah dalam keadaan tidur,” ujar saksi mata.
Akibat, tindakan biada kepolisian ini beberapa orang penjaga tanah menderita luka-luka. Sementara 1 orang bernama Jonly Gilon umur 40 tahun warga Minahasa Tenggara sampai saat ini belum ditemukan.
Adapun pihak Elisabeth Laluyan berharap agar lokasi tambang di Pasolo Ratatotok ditutup untuk sementara waktu oleh aparat Kepolisian dan pemerintah Minahasa Tenggara.
“Seharusnya tidak ada lagi pihak-pihak yang diijinkan mengelola lokasi tersebut baik perusahaan maupun perorangan agar tidak terjadi perbuatan pidana yang mengakibatkan korban selanjutnya,” imbuh Kuasa Hukum Elisabeth Laluyan, Gerry Tamawiwi SH.
Diketahui, lokasi tanah Elisabeth Laluyan dalam tiga bulan terakhir dirampas PT HWR yang belakangan diketahui milik WNA Singapura.
HWR memakai tangan perempuan Conny Giroth melakukan pengerukan material kandungan emas dan merusak permukaan tanah dengan pengggalian dalam ukuran besar. HWR juga disinyalir membayar mahal aparat kepolisian untuk menjaga semua titik akses masuk lokasi.
Beberapa waktu lalu media memergoki beberapa personil Brimob bersenjata laras panjang tampak nencegat warga yang melintas ke lokasi. Tindakan tidak tahu malu itu memicu kecaman publik Sulut.
“Polisi dibayar dari pajak masyarakat untuk melindungi rakyat. Bukan menjaga mafia tambang yang merampas tanah rakyat. Ini aksi barbar dari aparat penegak hukum yang tidak bisa di tolerir,” keca Ketua LSM Masyarakat Jaring Koruptor Sulut (MJKS) Stenly Towoliu.
