KETIK24Com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan jalan Tol Manado-Bitung sepanjang 39,9 kilometer, Jumat (25/2/2022).
Selain itu, agrnda kedatangan Jokowi ke Sulut kali ini untuk memantau proses vaksinasi di Kota Manado Sulawesi Utara.
Akhir September 2020 lalu, Presiden Jokowi diketahui telah meresmikan secara virtual pengoperasian Jalan Tol Manado-Bitung Ruas Manado-Danowudu sepanjang 26 km, dari Istana Kepresidenan Bogor.
Kedatangan Presiden RI kali ini menyusul telah rampungnya 100 persen pembangunan tahap akhir Seksi 2B Ruas Danowudu-Bitung sepanjang 13,65 km.
Tiga seksi lainnya sepanjang 26,35 kilometer telah beroperasi sejak 2020.
“Progres konstruksi untuk seksi 2B telah mencapai 100 persen dan uji laik fungsi telah dilakukan pada awal Januari 2022. (Ruas tol) Telah mendapatkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) oleh Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR,” ujar Direktur Utama PT JMB Charles Lendra dalam keterangannya, Senin (21/2/2022).
Saat ini tol Manado-Bitung memiliki satu tambahan gerbang baru, yakni Gerbang Tol (GT) Bitung, yang terkoneksi dengan Jalan Ir. Soekarno.
Ini merupakan akses terdekat menuju Pelabuhan Internasional Bitung.
Dengan demikian secara keseluruhan, Jalan Tol Manado-Bitung akan memiliki lima gerbang tol, yaitu GT Manado, GT Airmadidi, GT Kauditan, GT Danowudu, dan GT Bitung.
Seusai beroperasi penuh, Jalan Tol Manado-Bitung akan memangkas waktu tempuh Manado dan Bitung sekitar satu jam.
“Bila sebelumnya waktu tempuh antara kedua kota tersebut melalui jalan nasional berkisar 1,5 jam, melalui Jalan Tol Manado-Bitung hanya sekitar 30 menit,” ungkap Charles.
Jalan tol ini akan terintegrasi serta mempermudah akses menuju Pelabuhan Internasional Bitung, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung hingga sebagai pendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Manado-Bitung-Likupang.
Carut Marut Pembayaran Pembebasan Lahan
Pembangunan jalan tol ini bukan tanpa kendala.
Informasi yang berhasil dirangkum, proses pembayaran pembebasan lahan belum sepenuhnya terselesaikan.
Masih banyak warga yang tanahnya diambil untuk menjadi jalan tol belum menerima pembayaran pembebasan lahannya.
Bahkan ada warga yang sudah mendapatkan kepastian hukum lewat Pengadilan Negeri, hingga kini belum menerima haknya atas ganti untung terhadap tanahnya yang sudah di caplok untuk jalan tol.
Salah satu contoh seperti yang dialami ahli waris Sambud – Sambuaga. Penerima kuasa sekaligus ahli waris, Marie Maritje Sambud sampai turun ke jalan tol yang melintas Desa Suwaan, Minahasa Utara sambil menenteng semua dokumen kepemilikan tanah dan surat Pengadilan Negeri Airmadidi.
Tindakan ahli waris ini, buntut dari sikap Kantor Wilayah BPN Sulut dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Lahan Jalan Tol Manado – Bitung 1 yang terkesan mempermainkam program ganti rugi lahan warga Sambud-Sambuaga.
Marie menjelaskan, lahannya kena tol seluas 1576 m2 dan 11 m2. Total 1587 m2.
Nilai yang mesti dibayar PPK sesuai perintah pengadilan Rp 421.739.000.
Warga pemilik lahan lainnya pun mempertanyakan kinerja dan integritas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulut.
Diketahui, jalan Tol Manado-Bitung yang membentang sepanjang 39,9 kilometer dibangun sejak tahun 2017 memiliki total investasi sebesar Rp 5,120 triliun dengan masa konsesi 40 tahun.
Pembangunan jalan tol Manado-Bitung menggunakan skema pendanaan Supported-Build-Operate-Transfer, dimana Pemerintah membangun sebagian seksi jalan tol dan sisanya dilelang kepada investor swasta.
Pembangunan seksi 1 meliputi Jalan Tol Manado-Airmadidi sepanjang 14,09 kilometer dibangun dari sumber biaya APBN, APBD dan dana pinjaman dari pemerintah China sebesar Rp 1 triliun.
Kemudian seksi 2 yang mencakup Jalan Tol Airmadidi-Bitung sepanjang 25,5 kilometer dibangun oleh PT Jasamarga Manado – Bitung (JMB).
Dan Jumat (25/2/2022) nanti, usai meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) PT Poso Energy, di Poso, Sulawesi Tengah, Presiden RI Joko Widodo akan mengunjungi Sulawesi Utara untuk meresmikan jalan tol Manado-Bitung yang beberapa ruasnya belum dilakukan pembayaran pelunasan lahan sebagaimana mestinya ke masyarakat.
Penulis/Editor : Simon Ronal
